Tinjauan Maslahah Mursalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Praktik Tukang Gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo

Penelitian yang berjudul Tinjauan Mas{lah{ah Mursalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Praktik Tukang Gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo ini merupakan sebuah penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori mas{lah{ah mursalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penilitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan secara rinci kejadian yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung melalui observasi, wawancara dengan orang-orang yang berkaitan, dan buku, jurnal-jurnal, serta dokumen resmi yang digunakan untuk melengkapi data kemudian peneliti menganailis data menggunakan metode analisis induktif. Hasil dari penelitian ini, terbukti secara nyata bahwa tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo tidak memiliki surat izin melakukan praktik dari dinas kesehatan dan pemerintahan kabupaten/kota Sidoarjo. Bila ditinjau dari teori mas{lah{ah mursalah, praktik tukang gigi termasuk kedalam mas{lahah tahsiniyya>t. Selama menjalankan praktiknya belum ada konsumen yang dirugikan oleh tukang gigi, dengan demikian jika maslahatnya lebih besar daripada mafsadat yang akan ditimbulkan, maka menarik maslahat jauh lebih diutamakan daripada menolak mafsadat. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo melanggar Pasal 4 huruf (a) terkait hak konsumen atas keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa dan Pasal 7 ayat (2) dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen sehingga sangat beresiko merugikan konsumen dan apabila terdapat konsumen yang dirugikan maka tukang gigi harus memberikan ganti rugi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 19. Tukang gigi juga melampaui batas wewenangnya dalam bekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Sehingga beresiko mendapatkan sanksi yang diatur dalam Pasal 11 berupa: 1) Teguran tertulis, 2) Pencabutan izin sementara, 3) Pencabutan izin tetap.