Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pengupahan Berbasis Gender Pada Buruh Tani Padi Di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan sehari-hari adalah sewa-menyewa. Seperti di dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Ijarah juga diartikan sebagai perjanjian akad, sewa-menyewa, atau praktik upah-mengupah dalam transaksi muamalah. Salah satu contoh sewa menyewa ialah sewa tenaga buruh tani di Desa Torbang Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, dimana dalam praktinya terdapat ketidakadilan dalam penentuan upah antara laki-laki dan perempuan. Seperti dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Kenagakerjaan diantaranya membahas tentang Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan berbasis gender, dan bagaimana analisis Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003.rnPenelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat desktiptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.rnHasil penelitian menyimpulkan bahwasannya: 1)Perbedaan upah-mengupah buruh tani padi perempuan dan laki-laki disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya: mayoritas sebagian buruh mengatakan karena tenaga yang dikeluarkan buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan, pekerjaan yang diberikan kepada buruh tani laki-laki sedikit berbeda dengan buruh tani perempuan,dll. 2)Praktik pengupahan di Desa Torbang telah sesuai dengan rukun dan dasar pengupahan dalam Islam. Apabila perbedaan pengupahan terjadi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi, maka pengupahan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada aturan perngupahan dalam Islam yang di dalamnya mencakup kesepakatan, tidak terdapat perbedaan gender, dan prinsip keadilan. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwasannya tidak ada diskriminasi dalam pengupahan, jika pekerjaan tersebut sama. Sebagaimana praktik yang terjadi di lapangan, bahwa adanya perbedaan dalam pembayaran upah itu sesuai dengan pekerjaan yang mereka terima dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi dan bukan merupakan diskriminasi.rnrnrnKata Kunci: Pengupahan, Gender, UU Nomor 13 Tahun 2003