TINJAUAN MAṢLAḤAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TERLARANG DI SEKITAR RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN

Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli PKL di kawasan terlarang di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan. Dorongan ekonomi PKL untuk berjualan di lokasi strategis ini sayangnya menimbulkan dampak negatif signifikan bagi pengguna jalan, seperti hambatan lalu lintas dan terganggunya fungsi trotoar. Selain itu, operasional rumah sakit juga terganggu, terutama terkait akses ambulans. Tindakan ini jelas melanggar Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang secara tegas melarang PKL berdagang di area terlarang seperti trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas. Terdapat benturan kepentingan antara kebutuhan ekonomi PKL dan kemudahan terbatas bagi sebagian kecil pihak, berbanding terbalik dengan kepentingan umum yang lebih luas, yaitu ketertiban, keselamatan, dan kelancaran fungsi rumah sakit. Secara keseluruhan dan tujuan dari penelitian ini adalah agar bisa menganalisa seberapa banyak manfaatnya dibanding dengan kemudharatannya bagi masyarakat sekitar.rnPenelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Data yang diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dengan berbagai narasumber yang terlibat PKL, koordinator PKL, pengguna jalan, keluarga Pasien dan pihak keamanan RSUD Syamrabu Bangkalan). Selain itu digunakan juga sumber sekunder, data yang dapat diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber dari buku-buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukam melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian dan penariakan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pedagang kaki lima di kawasan terlarang di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan menunjukkan bahwa mafsadah yang ditimbulkan oleh praktik jual beli PKL di kawasan terlarang RSUD Syamrabu Bangkalan secara signifikan lebih besar dan lebih luas dampaknya dibandingkan dengan maṣlaḥah yang dihasilkan. Pelanggaran terhadap regulasi, potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa pasien, serta terganggunya ketertiban umum mengindikasikan bahwa praktik ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip maṣlaḥah yang mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemudaratan yang lebih luas. Oleh karena itu, tindakan penertiban oleh pihak berwenang memiliki landasan yang kuat berdasarkan perspektif maṣlaḥah, dengan tetap mempertimbangkan upaya penyediaan solusi yang adil bagi para PKL agar keberlangsungan ekonomi mereka dapat diakomodasi tanpa mengorbankan kepentingan umum yang lebih utama.