PIDANA RINGAN DALAM KASUS PEMALSUAN MEREK OLI: (KAJIAN EVALUATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 207/PID.SUS/2023/PN.GSK)

Tindak pidana pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bukan hanya bagi pemilik merek namun juga kepada masyarakat dan negara. Pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk hakim menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 4 bulan tanpa disertai pidana denda kepada terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penjatuhan pidana ringan dalam putusan tersebut tentu kurang memenuhi keadilan bagi pemegang merek yang sah, kerugian yang dialami oleh pemegang merek tentu tidak sebanding dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dengan demikian pemidanaan yang ringan dalam putusan tersebut tentu kurang tepat terutama jika ditinjau dari aspek keadilan bagi pemegang hak merek yang sah.rnJenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk mengkaji penerapan pemidanaan ringan dalam kasus pemalsuan merek oli kajian evaluatif terhadap putusan hakim nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk. Pendekatan tersebut mengkaji dari prespektif peraturan perundang-undangan, konsep dan teori-teori terkait, serta pendekatan kasus terhadap putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.rnHasil dari penelitian menunjukkan adanya ketidaktepatan pada pemidanaan dalam putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk terutama dari aspek keadilan. Pemidanaan ringan dalam putusan tersebut kurang tepat dengan melihat skala perbuatan terdakwa dan kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Hal tersebut berakibat kurang terpenuhinya tujuan pemidanaan dan tujuan hukum terutama dari aspek keadilan yang tercermin dalam amar putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.