PEMENUHAN TUJUAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF COST AND BENEFIT ANALYSIS (STUDI EMPIRIS DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANGKALAN)

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan di Rutan Kelas IIB Bangkalan dilaksanakan dengan tujuan untuk memulihkan narapidana serta melindungi masyarakat. Sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan dilaksanakan untuk perlindungan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku. Permasalahan overcapacity menjadi permasalahan yang kompleks untuk diselesaikan. Dampak dari overcapacity membuat anggaran negara melonjak untuk pembiayaan pembinaan narapidana. Pendekatan ekonomi dan hukum sangat diperlukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Cost and Benefit Analysis merupakan analisis dengan memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Adapun isu hukum yang dikaji adalah terkait dengan pemenuhan tujuan pemidanaan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan dalam perspektif cost and benefit analysis.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosio- legal dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian di Rutan Kelas IIB Bangkalan. Data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Keseluruhan data dianalisis secara deksriptif kualitatif dan perskriptif, dengan pengambilan kesimpulan silogisme induktif.rnDari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: Pertama, biaya untuk penyelenggaraan di Rutan Kelas IIB Bangkalan setiap tahunnya berkisar Rp. 7.000.000.000 yang bersumber dari APBN nyatanya tidak cukup membantu pelaksanaan pembinaan narapidana sehingga manfaat yang diperoleh tidak maksimal. Kedua, pelaksanaan prevensi umum dan prevensi khusus belum terlaksanakan secara efektif ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kejahatan dan narapidana serta masih banyak residivis yang terjadi. Ketiga, tidak tercapainya tujuan pemidanaan dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan terhadap individu.