KEBERADAAN KOMISI GARAM PAMEKASAN DITINJAU DALAM PRINSIP OTONOMI DAERAH

ABSTRAKrn Penelitian ini mengkaji keberadaan Komisi Garam Pamekasan dalam perspektif prinsip otonomi daerah, khususnya terkait kesesuaian pengaturannya berdasarkan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/152/432.013/2022. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal pokok, yaitu: (1) kesesuaian pengaturan Komisi Garam dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, seperti desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas; serta (2) pelaksanaan tugas dan wewenang komisi dalam tata kelola industri garam lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pembentukan Komisi Garam merupakan langkah afirmatif dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, namun implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Komisi ini belum memiliki kewenangan penuh karena masih terdapat dominasi regulasi dari pemerintah pusat. Selain itu, tidak ada mekanisme partisipatif yang jelas dalam pengambilan kebijakan, dan akuntabilitas publik atas kinerja Komisi juga belum ditetapkan secara transparan.rnPenelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta penguatan dasar hukum dan mekanisme kerja Komisi Garam agar dapat benar-benar menjadi instrumen otonomi daerah yang efektif dalam memberdayakan petambak garam dan mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan.rnKata Kunci: Komisi Garam, Otonomi Daerah, Desentralisasi, Partisipasi, Akuntabilitas