PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH TERULANGNYA KONFLIK PASCA KEPULANGAN MANTAN PENGANUT SYIAH DI KABUPATEN SAMPANG

Konflik sosial yang melibatkan aliran Syiah dan Sunni di kabupaten sampang telah menjadi perhatian dalam kontekas kerukunan beragama di Indonesia. konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsep ataupun praktek yang dianut dan dijalankan oleh pemeluk agama yang di percayainya. Hingga mengalami pengusiran dari tempat tinggal oleh aliran Syiah. Konflik tersebut terjadi di desa karang gayam dan desa blu’uran. Konflik yang memiliki akar yang kompleks melibatkan faktor-faktor agama, sosial, ekonomi dan politik mengakibatkan munculnya perbedaan interpretasi dan diskriminasi yang berujung penolakan, hingga menjadikan trauma bagi kelompok yang menjadi konflik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenanagan pemerintah serta upayanya terhadap pasca kepulangan mantan penganut syiah di kabupaten sampang dan bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daearah dalam mecegah konflik tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dengan melalui pendekatan Sosiologi hukum yang didasarkan pada pikiran hukum sebagai cara pengarah sosial yang menggunakan gaya empiris. Kemudian digabungkan dengan wawancara dan kajian undang-undang serta kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daearah kabupaten sampang dalam mecegah konflik berbasis agama, terdapat beberapa upaya diantaranya melakukan pembaitan sebelum kembali pulang yang dibantu oleh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, pemerintah daearah membentuk tim rekonsiliasi penyelesaian konflik sosial serta membentuk tim 5, serta dibantu oleh aparat keaamanan sebagai bentuk pencegahan konflik berbasis agama. Namun, upaya tersebut mengalami kendala diantaranya pada pasca kepulangan rekonsiliasi tersebut yang seharusnya berfokuskan pada rehabilitasi tidak berjalan makasimal.