PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

ABSTRAK Perkembangan digital era 4.0 membawa banyak sekali perkembangan terutama pada karya seni, banyak sekali lahir sebuah buah tangan karya dari anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan untuk membuat sebuah karya seni digital. Salah satu karya digital yang sangat mencuat pada tahun 2021 hingga 2022 salah satunya adalah NFT. Non-Fungible Token atau akrab disapa dengan NFT merupakan salah satu bentuk karya seni digital yang mencuat di Indonesia, salah satu karya yang sangat fenomenal adalah karya dari salah satu kreator di Indonesia yakni karya dari “Ghozali Everyday” yang merupakan salah satu bentuk dari aset digital bagian dari objek NFT. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah melakukan klasifikasi terkait objek ciptaan yang dapat ditemukan pada pasal 40 mengenai objek ciptaan yang dapat dilakukan pendataan. Peneliti menemukan bahwasanya NFT sudah dapat dikategorikan dalam objek ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan teknik pengolahan bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan NFT belum dilakukan perlindungan hukum dikarenakan NFT sendiri belum masuk dalam klasifikasi objek ciptaan, yang mana jika diulas lebih lanjut pada Pasal 40 belum ada satupun yang membahas tentang karya digital dan UUHC belum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan terhadap konsekuensi yuridis yang sesuai dengan kepemilikan dari aset digital. Sehingga dalam hal ini sudah seharusnya perkembangan zaman juga mempengaruhi dari perkembangan hukum itu sendiri untuk dapat dilakukan perlindungan hukum yang sesuai.rnKata Kunci : NFT, Perlindungan Hukum, Konsekuensi Yuridis.