ANALISIS YURIDIS RACIO DECIDENDI PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

Penelitian ini mengkaji mengenai analisis yuridis terhadap racio decidendirnPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XXII/2024mengenai penghapusan ketentuan presidensial threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut dinilai sebagai tonggak penting dalam dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia, karena membuka kembali ruang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tanpa batasan ambang dukungan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontradiksi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, khususnya pada point [3.27], yang disatu sisi menghapus presidensial threshold demi memperluas partisipasi politik dan memperkuat demokrasi, namun disisi lain menyarankan adanya rekayasa konstitusional (constitutional engineering) untuk membatasi jumlah pasangan calon agar tidak berlebihan.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut mengandung ambiguitas normatif yang dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2029, terutama dalam mendorong reformulasi sistem pencalonan yang lebih demokratis dan inklusif. Maka dari itu, Penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi membuka peluang hadirnya calon Presiden yang lebih beragam danrnmembawa dampak pada perubahan sistem pencalonan, penguatan partisipasi politik, dan dinamika kepartaian.