PEMBATASAN FASILITAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE. (ANALISIS YURIDIS PASAL 281 DAN PASAL 299 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

ABSTRAKrnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan penggunaan fasilitas negara oleh Presiden dan Wakil Presiden yang masih menjabat (petahana) dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama: pertama, bagaimana pengaturan pembatasan fasilitas negara bagi Presiden dan Wakil Presiden aktif dalam kampanye menurut ketentuan hukum yang berlaku; kedua, bagaimana implikasi keikutsertaan mereka terhadap prinsip netralitas dan kesetaraan antar peserta pemilu. Ketentuan dalam Pasal 281 dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan potensi konflik norma, di mana larangan penggunaan fasilitas jabatan bertentangan dengan pemberian hak kampanye bagi pejabat negara, sehingga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023, PKPU Nomor 15 Tahun 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Teori negara hukum dan teori demokrasi digunakan sebagai landasan konseptual untuk menilai penerapan asas netralitas, keadilan, dan keabsahan pemilu dalam sistem demokrasi konstitusional.rnHasil penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi norma yang menciptakan celah hukum bagi potensi dominasi kekuasaan dalam kampanye oleh pejabat petahana. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga integritas dan keadilan pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas batasan hukum kampanye serta mendorong pembaruan regulasi pemilu yang lebih transparan, netral, dan demokratis.rnKata Kunci: Presiden, Wakil Presiden, Kampanye, Fasilitas Negara, Pasal 281, Pasal 299, Statute Approach, Konflik Norma, Netralitas Pemilu