FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PT GARAM (PERSERO)DI KABUPATEN SUMENEP

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hokum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang atau badan hukum, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemasalahan dalam penelitian ini adalah proses kepemilikan hak atas tanah di PT. Garam (Persero) Sumenep dan pelaksanaan fungsi sosial hak atas tanah di PT. Garam (Persero) Sumenep. Metode yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan fakta (Fact Approach). Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi sosial hak atas tanahdi PT. Garam (Persero) Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Proses kepemilikan hak atas tanah di PT. Garam (Persero) Sumenep yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Sumenep (Panitia Ajudikasi) telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah di PT. Garam (Persero) Sumenepdi daerah ini umumnya berjalan dengan baik. PT Garam (Persero) mengadakan perjanjian sewa- menyewa dengan warga (petanigaram) dan pada dasarnya apabila kepentingan umum atau karena suatu hal menghendaki maka pencabutan hak atas tanah selalu dilaksanakan sebagai wujud dari ketentuan Pasal 6 UUPA.