TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT PEJABAT YANG MENGELUARKAN KEPUTUSAN MANGKAT ATAU MENINGGAL

ABSTRAKrnPenyelenggaraan pemerintahan yang baik ketika dalam penyelenggraannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dengan demikian, maka setiap penyelenggaraan pemerintahan ternasuk Surat Keputusan yang dikeluarkan akan memiliki nilai legitiumasi yuridis yang kuat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terdiri dari dua permadaahan yaitu: Pertama, bagaimana tanggung jawab hukum akibat pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan itu mangkat atau meninggal. Kedua, Bagaimana akibat hukum atas keputusan yang sudah dikeluarkan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Secara garis besar hasil peneltian ini mencakup: Pertama, setiap pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan mengatasnamakan jabatannya bukan mengatasnamakan pribadi, karena dilengkapi dengan wewenang. Oleh karena itu tanggung jawab hukum atas keputusan itu melekat pada jabatan yang dijabatinya oleh pejabat tersebut.. Karena jabatan itu melekat pada institusi bukan melekat pada personal atau pihak pejabat. Kedua, akibat hukum Keputusan yang dikeluarkan itu sah sepanjang belum dinyatakan batal oleh pengadilan atau di cabut oleh pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Kata Kunci : Tanggung jawab, hukum, pejabat pemerintah, mangkat atau meninggal