PENGKAJIAN PERKARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi melindungi HAM dengan cara menguji undang-undang yang sekiranya mengurangi atau berpotensi mengurangi HAM yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Menguji undang-undang adalah salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan MK terutama terkait hal tersebut sering dianggap putusan-putusan yang kontroversial oleh masyarakat. Penitian ini membahas hal tersebut dari segi pengkajian perkara yang dilakukan oleh MK dalam pengujian undang-undang. Hukum beracara untuk pengujian undang-undang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dijelaskan bahwa setelah registrasi perkara berturut-turut adalah pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dan putusan. Dalam praktek pembuktian pengujian undang-undang, diketahui bahwa pembuktiannya hanya berdasarkan keterangan-keterangan pemohon, Pemerintah, DPR dan para saksi/ahli. Pembuktian dengan cara seperti itu tidak akan efektif, mengingat para hakim adalah para ahli hukum dan hal yang dibahas bukan hanya masalah ilmu hukum saja, namun juga bidang-bidang yang lain. Untuk memudahkan hakim dalam mengambil sebuah keputusan, bisa dimungkinkan diadakan sebuah penelitian. Mengingat betapa pentingnya undang-undang dalam negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak, maka penelitian dalam pembuktian pengujian undang-undang sangatlah penting.