TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM DISKON DALAM PENENTUAN UJRAH PADA PRODUK RAHN (GADAI EMAS) DI PEGADAIAN SYARIAH UPS KAMAL

Produk Rahn emas merupakan salah satu produk unggulan di Pegadaian Syariah UPS Kamal. Dalam praktiknya ada sistem diskon ujrah yang tidak diterapkan kepada semua nasabah tapi hanya nasabah yang sudah memenuhi kriteria sebagai nasabah penerima diskon. Praktik diskon ujrah ini menimbulkan pertanyaan apakah diskon tersebut adil dan sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik penetapan ujrah dengan sistem diskon pada produk gadai emas serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah.rnPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan seperti Kepala Unit,karyawan, dan nasabah Pegadaian Syariah UPS Kamal, serta dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.rnHasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem diskon ujrah pada produk rahn (gadai emas) di pegadaian syariah UPS Kamal Sistem yang diterapkan adalah pemberian diskon ujrah secara selektif kepada nasabah yang memenuhi kriteria tertentu, seperti nasabah prioritas, nominal pinjaman di atas Rp10.000.000, nasabah take over, atau berdasarkan kebijakan internal. Diskon tidak diperjanjikan dalam akad awal, namun diberikan setelah nasabah memenuhi kriteria dan disampaikan pada saat transaksi berlangsung. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, sistem diskon tersebut diperbolehkan (mubah) dan mencerminkan prinsip keadilan serta kerelaan (tarāḍī) karena adanya persetujuan dari nasabah. Namun demikian, ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi, seperti ketiadaan informasi tertulis mengenai kriteria diskon, tidak dicantumkannya nominal diskon dalam surat bukti rahn, serta kurangnya penjelasan terkait biaya administrasi (mu’nah akad). Oleh karena itu, meskipun secara hukum fiqh muamalah sistem ini dapat dibenarkan, diperlukan perbaikan pada aspek transparansi agar penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara utuh.