PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK Richkymen Martua Yosua 160111100186. Program Studi Ilmu Hukum. Dengan latar belakang dalam penelitian ini karena permasalahan yang dihadapi dalam pengisian kekosongan jabatan yang ada di pemerintahan daerah khususnya jabatan Wakil Kepala Daerah, maka dari itu rumusan masalah yang saya ambil Bagaimana sejarah perjalanan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di indonesia? Dan bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa metode hukum normatif yang mana dalam penelitian hukum normatif yakni menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dan mengunakan peneitian. yaitu pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan historis/sejarah (historical approach).rn Hasil analisis dalam penelitian ini pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, hendaknya legislatif membuat aturan yang lebih tegas terhadap”partai politik agar secepat mungkin mengusulkan dan mengajukan calon wakil kepala daerah apabila terdapat kekosongan jabatan, sehingga kepala pemerintahan daerah nantinya akan lebih mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.rnKata Pengantar : Kekosongan Jabatan, Pemerintahan Daerah