PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN HUKUM DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH (STUDI KASUS BKPSDM KABUPATEN SUMENEP)

ABSTRAKrnrnrnKelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Realitas yang ada meskipun telah ada regulasi, tetapi regulasi tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Kabupaten Sumenep Kasus pelanggaran hukum dan kode etik ASN tercatat sejak Januari sampai Desember tahun 2024 terdapat 20 (Dua Puluh) ASN yang telah diberikan sanksi karena melakukan pelanggaran. Oleh karena itu penelitian ini untuk menganalisis peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kedisiplinan dan kode etik Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.rnMetode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang digabungkan dengan perundang-undangan kepegawaian dan menggunakan fakta empiris (pendekatan kasus). Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kedisiplinan Dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, sangatlah profesional, dimana BKPSDM bersama Inspektorat Kabupaten Sumenep selalu melakukan pengawasan kedisiplinan dan pelanggaran Kode Etik, terlihat hasil dari pengawasan pelanggaran kode etik terdapat beberapa ASN yang mendapat sanksi Kode Etik ASN berupa sanksi ringan, sanksi administrasi dan sanksi berat yang sampai diberhentikan dengan tidak hormat.rnUpaya penyelesaian hasil pengawasan yang dilakukan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Sumenep, telah sangat profesional sesuai dengan tugas dan wewenananya, dimana dilakukan pertama pembinaan dan pengawasan, kedua dilakukan pemanggilan atas pertanggungjawaban yang dilakukan, kemudian ketiga dilakukan pemeriksaan dan penyelesaiannya dilakukan bersama dengan Tim Pembina Kepegawaian, sehingga BKPSDM tidak secara langsung dalam memutuskan pelanggaran disiplin ASN, namu disesuaikan dengan ketidakdisiplinan ASN.