ANALISIS PENGURANGAN VONIS PIDANA PENJARA DALAM PERKARA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI JAKARTA (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.Dki)

ABSTRAKrnKorupsi berasal dari kata Corruption dan Corruptus yang memiliki arti bejad, menyimpang,memfitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi adanya suatu penyelewengan dan penggelapan sebagian atau keseluruhan keuangan negara yang dilakukan secara pribadi maupun orang lain. Dalam proses peradilan pidana kita mengenal istilah hakim.Setiapsidang yang digelar oleh pengadilan negeri menggunakan 3 hakim 1 hakim ketuadan 2hakim anggota ).Keberadaan hakim adalah sebagai penentu dari akhirsebuah persidangan, dalam persidangan seorang hakim berkewajiban mengambilputusan berdasarkan hal – hal yang telah ditetapkanberdasar pada asas – asaskehakiman.rnEfektifitas penanganan perkara masih menjadi tantangan yang amat berat pada tindak pidana korupsi dari institusi penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, masalah yang mucul dimulai dari buruknya sinergitas antar lembaga penegak hukum, integritas personil yang lemah, dan lemahnya komitmen dari pimpinan instansi dalam menjaga independensi penanganan perkara.rnSkandal seorang jaksa yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yaitu Jaksa Pinangki Sirna Malasari, pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengurangi vonis dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara setalah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengurusan Fatwa bebas Djoko Tjandra di Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwaPertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan bandingnya telah dianggap menciderai rasa keadilan dan bahkan telah terjadi kesenjangan dalam putusan pemidanaannya yang pada pokoknya mengurangi masa tahanannya, justru hakim harus dapat merefleksikan setiap makna pasal dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan kedalam sebuah putusan hakim yang didalamnya mengandung nilai pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.rnKata Kunci Korupsi