POLITIK HUKUM KEBERADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keterlibatan Presiden dalam proses legislasi memberikan potensi ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Masalah fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya masalah pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tetapi juga menyangkut pengesahan oleh Presiden. Tujuan : menganalisis proses terbentuknya peraturan terkait lembaga DPR dan menganalisis politik hukum kedudukan DPR dalam UUD NRI 1945 dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Metode : Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan literatur hukum tata negara, jurnal dan pendapat para ahli dengan menggunakan analisis deskriptif historis. Hasil penelitian : (1) Pemilu DPR pertama kali dilaksanakan pada masa UUDS 1950 dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Kewenangan legislasi yang semula DPR hanya sekedar sebagai pertimbangan, namun setelah perubahan DPR berwenang untuk membentuk Undang-undang; (2) setelah perubahan UUD NRI 1945 hingga empat kali, kelembagaan di Indonesia memberikan ketegasan terkait pelaksanaan pemisahan kekuasaan. Pada masa reformasi tugas pokok fungsi dan wewenang DPR semakin dipertegas meskipun pemisahan kekuasaan belum berjalan sepenuhnya karena masih ada dominasi eksekutif.