PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN SENJATA TAJAM DI DESA MARTAJASAH

ABSTRAKrnrnPenjualan terhadap Senjata tajam telah diatur didalam undang-undang, terdapat berbagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang termasuk juga penjualan senjata tajam. Pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut juga telah diatur oleh undang-undang. Namun pada penerapan atau pelaksanaan oleh lembaga peradilan yang berwenang seringkali diabaikan. Penelitian ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Senjata Tajam Di Desa Martajasah. Mulai dari Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga Undang-undang UNdang-undang Darurat.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (non doktrinal). Lokasi Penlitian di Desa Martajasah. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Library Research, Wawancara, Dokumentasi .rnBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Senjata Tajam Di Desa Martajasah tidak maksimal atau tidak ada penegakan hukum seperti aturan yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyebabnya adalah sebab undang-undangnya itu sendiri perlu di revisi, Penegak hukumnya, sarana penegakan hukumnya, masyarakatnya, dan juga kebiasaan/kebudayaan masyarakatnya.rnKata Kunci : Penjualan, SEnjata Tajam, Penegakan.