PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TAKO+LOGO (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 989 K/PDT.SUS-HKI/2024)

Sengketa merek Tako+Logo yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat di tolak oleh Majelis Hakim di tingkat pertama, namun dalam tingkat kasasi dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan pengguna lambang pertama, bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Logo Tako milik Penggugat dengan Tergugat, bahwa meskipun Indonesia menganut asas first to file dalam pendaftaran merek tetapi hanya diperuntukkan bagi pendaftar yang beriktikad baik, bahwa Tako+Logo yang didaftarkan Tergugat ke DJKI Kemenkumham RI sebelum didaftarkan Logo tersebut sudah menjadi lambang Perguruan Tako sejak tahun 1972 hingga saat ini.rnMetode penelitian yang digunakan penelitian normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap terhadap Tako+Logo berdasarkan Pasal 20 jo 21 UU MIG Th. 2016 telah diterima sebagai merek terdaftar. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh DJKI Kemenkumham RI sehingga tuduhan iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek tersebut tidak tepat. Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI/2024 berdasarkan ketentuan UU MIG Th. 2016 kurang tepat karena pada dasarnya pendaftaran merek berdasarkan UU MIG Th. 2016 menggunakan sistem konstitutif, dengan pendaftaran merek lebih menjamin adanya kepastian hukum.