TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH PADA PANITIA PENGGALANGAN DANA DALAM PEMBANGUNAN MASJID DI KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN

praktik pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Baiturrahman dan Masjid Al-Mubarok di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dalam perspektif Hukum Islam. Dalam konteks penggalangan dana, panitia bekerja untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana yang merupakan pekerjaan nyata dan memerlukan kompensasi. Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian upah pada panitia penggalangan dana dalam pembangunan masjid di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan dana besar untuk pembangunan masjid yang sering kali belum tercukupi melalui sumbangan biasa, mendorong masyarakat dan tokoh agama membentuk panitia penggalangan dana di tepi jalan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai keabsahan dan etika pemberian upah kepada panitia penggalangan dana dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengupahan panitia penggalangan dana di Masjid Baiturrahman dan Masjid Al-Mubarok di Kecamatan Kamal, serta meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep ujrah (upah), akad ijarah dan ju’alah . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, menggali data melalui wawancara dan observasi dan dokumentasi langsung di kedua masjid tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Masjid Baiturrahman, panitia menerima upah berupa uang tunai Rp15.000–20.000 per hari, ditambah konsumsi senilai sekitar Rp8.500 dan rokok Rp8.000 per orang, yang dibayarkan langsung setelah pekerjaan selesai. Sementara itu, di Masjid Al-Mubarok, upah panitia bervariasi antara Rp30.000–70.000 per hari, disesuaikan dengan hasil penggalangan dana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian upah kepada panitia penggalangan dana masjid di Kecamatan Kamal dapat dibenarkan secara syariah. Praktik ini memenuhi syarat akad ijarah yang sah, dilakukan secara transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Meskipun demikian, penting untuk tetap menjaga niat ibadah dan keberkahan kegiatan, memastikan bahwa seluruh proses penggalangan dana dan pengupahan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam.