ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor: 0391/Pdt.G/2013/MS.Bir, Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, Pengadilan Agama Malang Nomor: 1806/Pdt.G/2014/PA.Mlg)

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah terkait dengan pertimbangan hakim dalam menerima dan/ atau menolak izin poligami dan kesesuaian alasannya berdasarkan Hukum Islam dan/ atau Undang-Undang Perkawinan dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan/ atau menolak izin poligami dan kesesuaian alasannya menurut Hukum Islam dan/ atau Undang-Undang Perkawinan. Metode yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan case approach /pendekatan kasus danstatute approach/ pendekatan Undang-Undang. Hasil dari kajian dalam pokok permasalahan ini adalah hakim tidak konsisten dalam menerima dan/ atau menolak izin poligami dalam hal pemenuhan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan dan/ atau Hukum Islam.Hakim kurang jeli dalam menerima izin poligami yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan alasan sakit. Kelemahannya tidak ada bukti berupa surat keterangan sakit dari dokter/ pelayanan kesehatan. Hakim juga menerima izin poligami tanpa pemenuhan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan atas dasar saling menyukai, hal ini seharusnya tidak dapat diterima menurut Hukum Islam.Hakim justru menolak izin poligami atas dasar pertolongan kepada seorang janda yang seharusnya dapat diterima menurut Hukum Islam.Terkait dengan pengaturan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak ada larangan dalam Hukum Islam untuk itu.Dengan demikian dapat ditafsirkan boleh izin atas dasar Undang-Undang Perkawinan dan/ atau poligami sebagai hak suami menurut Hukum Islam.