HAK WARIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI OLEH PEMOHON YANG BERAGAMA ISLAM

Penelitian ini mengkaji perkara pengangkatan anak pemohon yang beragama Islam atas dasar pengaturan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan dasar kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara tersebut sekaligus menganalisis akibat hukum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan sesuai dengan Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approch) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri menerima perkara pengangkatan anak berdasarkan pertimbangan sejarah bahwa semenjak zaman Belanda Pengadilan Negeri telah berwenang menerima perkara pengangkatan anak dari golongan Eropa dan golongan Tionghoa, hal tersebut juga didasari Undang-Undang Pengadilan Negeri dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun seharusnya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama, kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pengangkatan anak pemohon yang beragama Islam beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Akibat hukum hak mewaris anak angkat juga tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Asas Personalitas Keislaman. Jadi, seharusnya Pengadilan Negeri tidak lagi menerima pengangkatan anak pemohon yang beragama Islam dan anak angkat tidak dapat hak waris karena tidak termasuk ahli waris menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Pengangkatan, Anak, Kewenangan, Pengadilan, Negeri