PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS HALAL SUSTAINABLE TOURISM DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAKrnDasar hukum di bidang pariwisata di Kabupaten Bangkalan saat ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Kepariwisataan. Peraturan Daerah tersebut dinilai masih kurang untuk dapat mengembangkan kepariwisataan halal di Bangkalan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah: Pertama, Bagaimana urgensi pengaturan wisata halal di Kabupaten Bangkalan. Kedua, Bagaimana bentuk pengaturan wisata halal di Kabupaten Bangkalan. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini adalah: Pertama, Urgensi pengaturan dari pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bangkalan karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai wisata halal, padahal masyarakat Bangkalan 99% muslim, jumlah pesantren yang lebih dari 160 pesantren, tempat ibadah atau masjid yang berjumlah sekitar 1008, tempat ziarah atau pasarean para ulama, yang saat ini sudah masuk kategori wisata religi. Kedua, Jenis peraturan yang tepat untuk mengatur keberadaan pariwisata halal berbentuk peraturan daerah. Hal ini karena Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Bersama eksekutif, dan proses pembentukannya melibatkan stakeholder.rnKata Kunci: Urgensi, Bangkalan, Wisata Halal.