PERLINDUNGAN PEMBAYARAN UPAH TERHADAP PEKERJA RUMAHAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan terhadap pekerja rumahan. Pengupahan terhadap pekerja rumahan tergolong rendah, Pekerja rumahan belum secara jelas diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan perundang-undangan lainnya., sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum pekerja rumahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan dan bagaimana perlindungan terhadap pembayaran upah bagi pekerja rumahan di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta (fact approach). Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan menggunakan analisa data kualitatif.
Hasil penelitian terkait pekerja rumahan dari beberapa sumber dinyatakan bahwa pekerja rumahan termasuk kedalam pekerja informal. Sehingga kedudukannya belum tercover di dalam perundang-undangan di Indonesia. Pekerja rumahan di dominasi oleh ibu rumah tangga. Banyaknya kebutuhan hidup dan keterbatasan biaya merupakan alasan yang mendasari untuk menjadi pekerja rumahan. Pekerja rumahan di kabupaten Lamongan bekerja sesuai dengan kesepakatan yang disepakati secara lisan. Pembayaran upah dilakukan pada saat pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Upah yang diterima pekerja rumahan sangat jauh dari upah minimum kabupaten.
Perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumahan agar hak-hak pekerja rumahan dapat dilindungi oleh undang-undang. Bentuk perlindungan yang tepat dapat berupa perubahan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan dan memasukkan pekerja informal dalam ketentuan ketenagakerjaan, merekomendasikan adanya aturan khusus berupa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pekerja rumahan dalam sektor informal atau tersendiri, dan meratifikasi Konvensi ILO No.177 Tahun 1996 tentang Pekerja Rumah dan pembentukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai minimal upah untuk pekerja rumahan yang merupakan kewenangan masing-masing Bupati, dimana upah tersebut sesuai dengan kebutuhan hidup layak bagi pekerja rumahan yang berada di Kabupaten Lamongan

Kata Kunci: Perlindungan, upah, pekerja rumahan