PENJAMINAN ATAS KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN

ABSTRAK

Sejak diterbitkannya peraturan presiden dan peraturan menteri keuangan tersebut, mulai berdiri Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan terus berkembang sampai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Dimana yang Menjadi sebuah persoalan yaitu Bagaimana kriteria pemberian penjaminan bagi UMKM oleh lembaga penjamin dan Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak penjamin untuk menyelesaikan pelunasan kredit UMKM tersebut.Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Perbankan 1998, POJK 5 dan 6 Tahun 2014 Penjaminan,UU 1 Tahun 2016, UU BI 1999, UU 20 2008. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum dan website terkait Penjaminan Kredit.Hasil penelitian menunjukkan kriteria UMKM untuk mendapatkan penjaminan tersebut tidak diatur di dalam Undang-undang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016, namun di atur dalam Undang-undang UMKM Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 dan apabila UMKM tidak bisa melunasi kredit maka tunggakan nya di lunasi oleh pihak Penjamin dengan ketentuan Jamkrindo 70% dan Bank pelaksana 30 % selanjutnya dialihkan perjanjian subrograsi.