PROSES PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES BANGKALAN

Perlindungan Terhadap Korban tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Oleh kepolisian erat kaitanya dengan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian.Diskresi Kepolisian tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Namun aturan tersebut tidak menyebutkan secara rinci mengenai tindakan yang diatur,khususnya perlindungan terhadap korban tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian,Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang – Undang tentang kepolisian tersebut,maka Kepolisian mengeluarkan peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas),dimana dalam peraturan tersebut menekankan kepada Kepolisian untuk menggunakan solusi – solusi selain pemidanaan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di unit perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bangkalan.Adapun pendekatan yang digunakan adalah case approach (pendekatan kasus) yang pernah ditangani oleh Unit PPA polres Bangkalan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum terutama di bidang viktimologi guna peningkatan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya.

Kata Kunci : Perlindungan terhadap korban KDRT