PEMBERLAKUAN PERPPU NO. 01 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Dengan melihat semakin meningkat secara signifikan kekerasan seksual terhadap anak yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dengan ini pemerintah membuat sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan bertujuan unutk memberikan efek jera dan mengurangi kasus tinggakat kekerasan seksual terhadap anak.Dalam Perppu no. 1 tahun 2016 selain pemenetapkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, pemerintah juga menambah pemberatan pidana berupa tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, Tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan tujuan pembinaan terhadap narapidana, dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan bertujuan untuk terbentuknya warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiaki diri, tidak mengulangi tindak pidanan dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dengan demikian sanksi pemberatan pidana yang terdapat pada Perppu no 1 tahun 2016 terkesan bersifat represif dan memperkenalkan kembali konsep penghukuman badan karena adanya pemaksaan dalam bentuk fisik (Corporal Puishment) sehingga sanksi pemberatan tidak sesuai dengan konsep tujuan pemidanaan di Indonesia yang menitik beratkan pada konsep rehabilitasi