PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Berbagai upaya pemerintah untuk menanggulangi ancaman terhadap peredaran Narkotika yang selama ini dianggap meresahkan oleh masyarakat karena pengaruh yang ditimbulkan dari Narkotika tersebut sangat besar, mulai dari kecanduan, rusaknya sistem syaraf hingga menyebabkan kematian apabila dikonsumsi secara berlebih. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai Narkotika yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 kemudian dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Rehabilitasi menjadi salah satu upaya untuk memberantas peredaran Narkotika. Hal yang menarik adalah berkenaan dengan pertimbangan apa saja yang harus ditimbang untuk menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika, serta bagaimana penerapannya. Untuk itu, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian “Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika”. Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi terhadap realita yang ada serta berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Berdasar hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalagunaan narkotika ini adalah di masing tingkat pada umumnya hampir sama, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, proses penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, dan proses sidang dipengadilan ini adalah terutama adanya bukti yang menyatakan bahwa seseorang itu terbukti sakit karena ketergantungan narkotika, ketergantungan narkotika atau kecanduan narkotika itu adalah dalam dosis pemakaiannya selalu meningkat dari waktu ke waktu dan apabila dikurangi dosisnya akan mengakibat gejala psikologis terentu hal itu harus dibuktikan dengan adanya surat autentik yang menyatakan demikian. Penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika pada masing-masing penegak hukum mempunyai syarat atau kriteria tertentu dalam menerapkan rehabilitasi atau penjatuhan vonis maupun tuntutan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam menerapkan harus dilihat kondisi psikologi, benar-benar sebagai pemakai dan bukan sebagai pengedar dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit yang berwenang.