TRUNOJOYO-Tugas Akhir-36617-Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (76kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-36617-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-36617-Chapter1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (312kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-36617-Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (359kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-36617-Chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (703kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-36617-Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (75kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-36617-References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (209kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-36617-Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
ABSTRAKrnPermasalahan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo merespons hal ini dengan menerbitkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan sebagai pedoman penanganan kelompok rentan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program-program yang tercantum dalam peraturan tersebut serta mengevaluasi dampak implementasinya di lapangan.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan konsep dan pendekatan fakta. Penelitian dilakukan melalui teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta didukung dengan data sekunder dari regulasi dan literatur hukumrnHasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial telah dilaksanakan oleh Dinsos P3A, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Namun demikian, implementasi peraturan ini belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan koordinasi antarlembaga, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah singgah dan pelatihan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak individu yang telah ditangani kembali ke jalanan karena kurangnya pendampingan lanjutan dan minimnya akses pekerjaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas lembaga pelaksana guna mewujudkan penanganan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, sesuai prinsip good governance dan negara kesejahteraan.rnKata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kabupaten Ponorogo, Penanganan, Kesejahteraan Sosial.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM NURUL RAPITA SARI |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Implementasi Kebijakan; Kabupaten Ponorogo; Penanganan; Kesejahteraan Sosial. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 15 Oct 2026 22:49 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:04 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/17145 |
