KETIDAKPATUHAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN KAWASAN MANGROVE OLEH MASYARAKAT PESISIR KELURAHAN TAMBAK WEDI SURABAYA

Mangrove di kawasan pesisir Pamurbaya khususnya di Kelurahan Tambak Wedi saat ini dalam kondisi terancam ekosistemnya. Perusakan yang berlangsung di daerah tersebut seperti membuang sampah sembarangan, mendirikan bangunan tanpa izin resmi pengelolaan dari pemerintah, membuka lahan tambak di kawasan mangrove. Dampak perkembangan ekosistem mangrove pesisir Kelurahan Tambak Wedi Surabaya yang berkelanjutan dan bertanggunjawab belum sesuai harapan Undang-Undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta masyarakat pesisir di Kelurahan Tambak Wedi mengabaikan larangan Perwali Kota Surabaya No. 65/2011 tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Wilayah Kota Surabaya.rnPenelitian empiris, melihat bekerjanya hukum di masyarakat menjadi objek yang dituju. Penelitian efektivitas hukum pada dasarnya merupakan penelitian yang membandingkan realitas hukum dalam tindakan (law in action) dengan ideal hukum yaitu hukum sebagai seperangkat kaidah/norma yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan atau dalam keputusan hakim (law in book).rnHasil penelitian menyatakan ketidapatuhan hukum masyarakat pesisir Kelurahan Tambak Wedi mengenai perlindungan dan pelestarian kawasan mangrove termasuk dalam kawasan lindung Kota Surabaya. Beban pertanggungjawaban dibebankan pada pelaku yang melanggar tindak pidana atas dasar untuk menjatuhkan hukuman sanksi pidana. Hal ini disebabkan pelaku memiliki kesadaran untuk bertanggungjawab kepada suatu tindakan pidana yang telah dilakukan oleh petindak termasuk ke jenis perbuatan yang tergolong dalam melawan hukum. Pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove tidak berhasil dilakukan dalam mencegah perusakan kawasan mangrove. Perwali Kota Surabaya 65/2011 tidak mampu mengkontrol perilaku perusakan kawasan mangrove yang dilakukan masyarakat pesisir Kelurahan Tambak Wedi.