Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penanggung PNM Mekaar Syariah Terhadap Wanprestasi Anggota Dalam Prmbayaran Hutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Kabupaten Tuban

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penanggung PNM MekaarrnSyariah Terhadap Wanprestasi Anggota Dalam Pembayaran Hutang Dengan SistemrnTanggung Renteng Di Kabupaten Tuban”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisrnproses pembayaran hutan pada PNM Mekaar Syariah terutama di Cabang WidangrnKabupaten Tuban, dan juga mengkaji pelindungan hukum bagi nasabah penanggungrndalam sistem tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar Syariah Cabang WidangrnKabupaten Tuban.rnPenelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untukrnmenggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung secara sistematis dan faktual.rnPengumpulan data dilakukan melulaui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Datarnyang terkumpul dianalisis untuk memberikan makna dan kesimpulan yang sesuai.rnHasil penelitian menunjukan bahwa proses penagihan yang dilakukan secararnkelompok, dimana setiap minggu anggota dan tidak menujukkan itikad baik hingga batasrnwaktu yang ditentukan, maka kaewajiban pembayaran dialihkan kepada anggota lainrnmelalui sistem tanggung renteng. Penelitian ini menelaah praktik penagihan utang danrnsistem tanggung renteng dalam program PNM Mekaar Syariah Cabang Widang melaluirnpendekatan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks hukum, sistem inirnbelum sepenuhnya mencerminkan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalamrnUndang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Beberapa asasrnpenting seperti keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum belum terlindungi secararnmaksimal, Sehingga menimbulka kerugian bagi nasabah penanggung. secara syariah,rnskema tanggung renteng dapat dikategorikan sebagai akad kafālah jika bersifat sukarelarndan jelas. Namun dalam kasus Desa Patihan, akad tersebut melanggar rukun dan syaratrnkafālah karena tidak terdapat kejelasan makful „anhu atau persetujuan yang sah. Penelitianrnini menekankan perlunya penyesuaian mekanisme pembiayaan kelompok agar sejalanrndengan prinsip perlindungan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh pihak.