DEROGABLE RIGHT DAN NON DEROGABLE RIGHT HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada dasarnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang medis atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun perkembangan terhadap penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat karena tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan saja, justru narkotika pada saat ini di salahgunakan oleh berbagai kalangan sehingga banyak tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani pemeriksaan baik ditingkat penyidikan dan siding pengadilan.permasalahan yang dikaji adalah derogable right dan Non derogable right Hak Asasi Manusia terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang- undangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab persoalan yang diajukan.
Berdasarkan hasil penelitian dn kajian teoritik dpat diambil kesimpulan bahwa non derogable right dalam pasal 4 ditentukan hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun, penjelasan Pasal 9 Undang- Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Perlindungan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dijamin dalam Undang- Undang Dasar 1945 yakni didasarkan pada besarnya perlindungan hukum berupa berbagai hak yang diberikan pula pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi (termasuk saksi korban) dengan berdasarkan pada asas persamaan dalam hukum ( Equality before the law) yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu Negara hukum.