Aspek Hukum Administratif atas Hak Guna Bangunan dalam kasus pagar laut dibeberapa daerah diIndonesia

Penelitian ini membahas aspek hukum administratif dalam penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah pesisir, khususnya dalam kasus pembangunan pagar laut yang menimbulkan konflik di beberapa daerah di Indonesia seperti Tangerang dan Surabaya. Pemberian HGB di wilayah pesisir menimbulkan polemik karena bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Pada kajian ini memiliki dua pokok permasalahan yang pertama bagaimana kontruksi dasar hukumnya dalam pemberian Hak Guna Bangunan pada pantai dan yang kedua yaitu bagaimana maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan pada pantai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penerbitan HGB terhadap kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum untuk mengidentifikasi potensi maladministrasi oleh instansi pemberi sertifikat, seperti ATR/BPN melaui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak penerbitan HGB di wilayah laut tidak sesuai prosedur hukum dan mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat pesisir, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 karena tidak melalui berbagai prosedur yang harus dipenuhi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi hukum agraria dan kelautan serta penjelasan dengan sebuah peraturan mengenai proyek strategis nasional (PSN), transparansi dalam pemberian izin, serta penguatan pengawasan terhadap administrasi pertanahan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan praktik mafia tanah serta sikap-sikap politis yang mempengaruhi kehidupan sosial yang mengganggu ketertiban masyarakat untuk menuju pembangunan yang diinginkan.