PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERPORN STUDI KASUS DI KABUPATEN SUMENEP

Sesuai dengan namanya, pencegahan tindak pidana cyberporn adalah merujuk pada upaya-upaya untuk melindungi individu terutama anak-anak dan remaja, sedangkan penanggulangan mencakup semua langkah yang diambil untuk menindak dan meminimalisir kejahatan cyberporn berlokasi di Kabupaten Sumenep, yang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penanggulangan tindak pidana cyberporn di Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sebenarnya penanggulangan tindak pidana cyberporn. Peraturan yang berkaitan dengan pencegahan antara lain Undang-undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU ITE No 1 Tahun 2024 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perda Sumenep No 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Putusan Pengadilan Sumenep Tesis ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Sosiologi tentang Hukum (sociology of law), data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Studi kasus dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penanggulangan cyberporn di Kabupaten Sumenep termasuk mekanisme penanganan oleh aparat penegak hukum, efektivitas pelaksanaan peraturan yang terkait, serta respon masyarakat terhadap ancaman kejahatan cyberporn. Melalui studi kasus ini, dapat dilihat sejauh mana sinergi antar pemerintah daerah berperan dalam upaya preventif dan represif, serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam proses penanggulangan. Hasil penelitian menunjukkan bawha penanggulangan tindak pidana cyberporn di Kabupaten Sumenep berlandaskan pada upaya preventif yaitu penanggulan seperti sosialisi kepada sekolah dan desa-desa serta memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dan perlindungan hukum, represif dihadirkan dengan berbagai pasal yang cukup mengakomodir penyelesaian permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Dalam penanggulangan tindak pidana cyberporn Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu mengembangkan kebijakan yang lebih spesifik dan tegas dalam menangani cyberporn serta penegak hukum di Sumenep perlu dibekali dengan pelatihan khusus dalam penanganan kejahatan siber, sehingga mimbulkan efek jerah serta mencegah masyarakat melakukan tindakan kriminal cyberporn dimasa mendatang. Pendekatan hukum terhadap anak lebih mengutamakan penanggulangan dan rehabilitasi, sementara bagi orang dewasa lebih menekankan pada sanksi pidana. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan edukasi, pembaruan regulasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana cyberporn di Kabupaten Sumenep lebih banyak menggunakan pendekatan preventif dibandingan penggunaan represif karena mengedepankan perlindungan terhadap individu, terutama anak-anak dan remaja. Studi kasus di Sumenep menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi nasional dan daerah yang mendukung penanggulangan kejahatan cyberporn, yang implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi kebijakan teknis, edukasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih spesifik, regulasi yang diperbarui, dan pendekatan hukum yang menekankan rehabilitasi bagi anak serta sanksi pidana yang tegas bagi pelaku dewasa. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan beretika.