PENGAMBILAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA ADANYA PUTUSAN WANPRESTASI OLEH PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ABSTRAKrnrnMelakukan eksekusi sendiri oleh lembaga pembiayaan merupakan tidak pidana. dalam dunia praktek tampaknya belum sepenuhnya paham mengenai keberadaan dan tata cara eksekusi yang benar. di lembaga pembiayaan ketika ada debitur yang wanprestasi sehingga menjadi ancaman dan terjadi eksekusi sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kreditur dan itu termasuk perampasan. didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) memberikan celah sebagai dasar hukum untuk sewenang-wenang mengambil/merampas objek yang menjadi jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan dan menganalisis pengambilan paksa objek jaminan fidusia tanpa adanya putusan wanprestasi oleh Pengadilan dalam perspektif hukum pidana yang saat ini sudah ada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan MK No. 2/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approch). Bahan hokum yang digunakan adalah bahan hokum primer, sekunder, dan tersier. Materi penulisan penelitian ini berasal dari buku, undang-undang, putusan-putusan, jurnal, dan makalah yang dipublikasikan di website internet. Analisi bahan hukum yang digunakan Preskriptif analitis.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penanganan eksekusi kredit macet tidak dapat dilakukan sewenang wenang oleh kreditur maupun pihak ke tiga, melainkan harus melalui proses gugatan kepada pengadilan. Sampai ada putusan wanprestasi dari pengadilan yang menyatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Dan tindakan sewenang-wenang oleh kreditur merupkan tindak pidana.rnKata Kunci : Lembaga Pembiayaan – Pengambilan Paksa¬ – Tindak Pidana.