PENERAPAN HAK IMUNITAS ADVOKAT

ABSTRAK

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Advokat juga merupakan penegak hukum, yang kedudukannya sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Advokat memiliki hak imunitas yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak imunitas yang dimiliki advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Namun, prakteknya masih banyak penegak hukum, masyarakat terutama advokat yang sulit dan bahkan tidak mengerti membedakan sejauh mana hak imunitas melekat pada advokat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu Apakah Konsep Hak Imunitas Advokat sudah diimplementasikan secara proporsional dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ?
Metode penelitian dalam Penulisan skripsi ini adalah Normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.
Konsep Hak Imunitas Advokat belum diimplementasikan secara proporsional dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat karena beberapa advokat tidak mengerti sejauh mana hak imunitas itu melekat pada dirinya bahkan terlebih lagi mereka melakukan tindakan melawan hukum dengan cara membentengi diri dengan hak imunitas yang melekat padanya. Seharusnya ada batasan artinya bahwa advokat dalam mejalankan profesinya harus berdasarkan hukum dan kode etik advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang justru melanggar hukum dan kode etik dengan berlindung dibalik hak imunitasnya.

Kata Kunci : Advokat, Hak Imunitas, Implementasi