PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA TERHADAP TANAH HAK MILIK PERORANGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebelum adanya kesepakatan para pihak khususnya tentang ganti kerugian, bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Terkait dengan adanya hak menguasai negara pada tanah, tetap acuannya atau yang menjadi dasar adalah adanya hak bangsa Indonesia. Substansi yang terkandung dalam makna tersebut adalah bahwa bangsa/masyarakat Indonesia sebagai pemegang hak tertinggi atas tanah memberikan kewenangan atau menugaskan pada negara yang dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia untuk mengelola tanah bangsa/rakyat tersebut, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemakmuran kehidupan masyarakat/bangsa Indonesia. Artinya status berlakunya hak bangsa terhadap penguasaan hak negara pada aspek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tetap konstan/tidak berubah atau tetap berlaku. Oleh karenanya meskipun hak penguasaan negara yang diberikan pada perorangan atau badan hukum, diambilalih kembali oleh negara/menjadi hak negara, tetap harus memperhatikan kepentingan hukum dan hak-hak mendasar dari yang berhak atas tanah tersebut sesuai dengan perintah UU Nomor 2/2012 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.