PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI

UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Merupakan produk legislatif yang merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk di dalamnya perlindungan terhadap satwa liar dari perdagangan secara ilegal. Penulisan skripsi ini dilator belakangi fakta pentingnya melindungi kelestarian lingkungan khususnya satwa liar dalam rangka penegakan hukum khususnya hukum pidana. Skripsi ini menggunakan suatu kajian kepustakaan.

Metode penulisan skripsi ini penelitian empiris dalam arti mengkaji suatu literatur dan fakta yang ada di lapangan. Skripsi ini secara sistematika terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis untuk menguraikan fakta-fakta maupun analisis secara hukum dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi tersebut. Kajian dalam skripsi ini pertama sekali dituangkan dengan membahas aspek-aspek hukum pidana secara umum dan kaitan serta penerapannya dalam penegakan hukum. Pokok-pokok bahasan dan kajian tersebut kemudian diimplementasikan kembali dengan penegakan hukum yang nyata dilapangan. Permasalahan yang menjadi bahasan utama skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak dilaksanakan penegakan hukum terhadap Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Hasil pembahasan skripsi ini bahwa aturan hukum yang berlaku saat ini (UU KSDAHE) dan peraturan pendukungnya) belum terlaksana pengaturan satwa liar dilindungi di sumenep, sanksi penjara dan denda administrasi yang kurang berjalan. Kejahatan terhadapsatwa liar dilindungi hanya penyerahan secara suka relawan.

Kata Kunci :ketidak efektifan undang-undang no.5 tahun 1990-Perlindungan Hukum Satwa Liar