PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DIGITAL IMAGING

Digital Imaging ialah suatu proses pengolahan gambar digital yang di tangkap menggunakan bantuan suatu alat yaitu kamera dan di proses menggunakan perangkat komputer agar gambar menjadi terlihat lebih indah. Digital Imaging berkaitan sangat erat dengan Fotografi. Fotografi ialah salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, Adapun dibentuknya Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2014 yaitu bertujuan untuk menjaga dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap kejahatan atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual hususnya terhadap seni fotografi. Didalam proses pengolahan gambar yaitu digital imaging sangat rentan akan terjadinya suatu pelanggaran sebab demi memperoleh hasil suatu gambar yang indah dilakukannya sutu langkah editing dengan cara mengkombinasi dari beberapa unsur-unsur gambar menjadi satu kesatuan gambar. Tak sedikit unsur-unsur gambar tersebut di peroleh dari hasil gambar orang lain.Penulis melakukan penelitian ini untuk megkaji bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran digital imaging menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.
Metode yang digunakan ialah penelitian empiris, adapun peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dikaitkan dengan pendekatan perundang-undangan. Tekhnik Peengumpulan data, ada metode pengumpulan data yaitu, Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan. Adapun beberapa teknik dalam penelitian di lapangan yaitu, Observasi dan Wawancara dari masyarakat, para fotografer, dan para editor yang berkompeten di dalam bidang digital imaging tersebut. Lokasi yang ditentukan di dalam penelitian ialah di Kabupaten Bangkalan Madura.
Hasil dari penelitian ini ialah dalam penyelesaian pelanggaran atas karya cipta fotografi hususnya digital imaging dengan dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi merupakan suatu penyelesaian dengan jalan musyawarah kekeluargaan antara pihak yang bermasalah atau bersengketa, sedangkan litigasi merupakan suatu penyelesaian dengan jalan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Seperti yang yang di atur dalam pasal 1, 40 Undang Undang 2014 tentang Hak Cipta.