KONFLIK HUKUM PUTUSAN NOMOR 95/PDT.G.S/2018/PN.BYW YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Hukum acara perdata merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum, yang didalamnya terdapat beberapa asas dalam penerapannya. Salah satunya adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana yakni penyelenggaraan dari persidangan dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana. Asas cepat bermakna bahwa persidangan diselenggarakan dalam tenggang waktu yang patut, asas biaya ringan bermakna dalam persidangan tersebut timbul biaya perkara dan biaya tersebut telah ditetapkan biaya yang layak dan dapat dijangkau oleh berbagi kalangan masyarakat indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN Byw tersebut sudah benar atau tidak serta untuk mengetahui dapat atau tidak dilakukan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali jika terdapat putusan Gugatan Sederhana yang menyalahi aturan Perma Nomor 2 Tahun 2015
Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan yakni dengan membaca berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata cara penyelesaian perdata secara sederhana pada putusan nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN.Byw telah menyalahi aturan formil yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam perkara gugatan sederhana serta bahwa tergugat dalam putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN.Byw dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali karena dalam putusan sebelumnya terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap seorang hakim.
Kata Kunci: Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung.