PROBLEMATIKA HUKUM PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME

Permasalahan problematika hukum kelemahan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Khususnya mengenai persoalan yang mengatur waktu proses pemeriksaan laporan intelijen oleh Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Negri yang kurang tepat, kekurang tepatan ini disebabkan karena lamanya untuk mendapatkan ijin penyidikan dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negri melalui proses pemeriksaan laporan intelijen yang membutuhkan waktu lama, hal ini merupakan sedikit banyak merupakan hambatan bagi petugas penyidikan sehingga aturan itu dapat berdampak pada pergerakan teroris yang cepat
Jenis metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian Teoritis (Theoritical Research) adapun Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memeceahkan isu hukum yang dihadapi
Perlunya diterapkannya asas speedy trial dalam pasal 26 Nomor 15 Undang-undang terorisme mengenai aturan proses pemeriksaan laporan intelijen oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negri, karena dalam pasal ini tidak cukup cepat dan dapat menghambat petugas penyidikan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yang disebabkan oleh lamanya proses pemeriksaan laporan intelijen oleh Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Negri yang dalam waktu sampai 3 hari, yang merupakan sedikit banyak menjadi hambatan bagi petugas penyidikan.

Kata Kunci : Problematika Hukum, pasal 26 No 15 UU Tindak Pidana Terorisme