PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI PENEROBOSAN TERHADAP ASAS LEGALITAS

Penanganan kasus pidana melalui Mediasi Penal ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum oleh POLRI, khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan. Dasar hukum dari Mediasi Penal adalah Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sdeops tentang Penanganan Kasus melalui Alternatife Dispute Resolution (selanjutnya disebut ADR).
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Mediasi Penal sebagai bentuk Restoratif Justice yang tertuang dalam Surat Kapolri NO POL : B/3022/XII/2009/SDEOPS bertentangan atau tidak dengan Asas Legalitas. Sementara itu, manfaatnya adalah untuk manfaat teoritis agar memberikan manfaat pada pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan untuk kepentingan praktis yaitu untuk dapat memberikan manfaat bagi masysarakat untuk memahami terkait Surat Kapolri NO POL : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Alternatif Dispute Resolusion (ADR) sehingga pidana dijadikan sebagai ultimum remidium.
Metode penelitian Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan pengkajian melalui metode dan pendekatan tersebut kemudian diperoleh hasil dari penelitian yaitu Penyelesaian perkara pidana melalui ADR memiliki beberapa keuntungan yang bisa diperoleh diantaranya untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian perkara, untuk memciptakan keadilan di masyarakat, Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian perkara pidana yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak baik pelaku maupun korban, penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak yaitu pelaku dan korban yang berperkara di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik, serta Mengurangi merebaknya permainan kotor dalam pengadilan.

Kata Kunci : Mediasi Penal, Asas Legalitas, Kepolisian