PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TERHADAP PENDIRIAN TOKO MODERN DI KOTA SURABAYA

Pada dasarnya, jika suatu bangunan mengalami perubahan fungsi, maka
ijin IMB sebelumnya menjadi tidak berlaku. Ijin IMB yang harusnya berfungsi
untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan tersebut dinilai tidak efektif
karena masih banyaknya bangunan yang melanggar dilapangan dikarenakan
perubahan fungsi. Fenomena yang berkaitan dengan IMB terjadi di Kota Surabaya
khususnya IMB toko modern yang sekarang ini marak terjadi. Pemkot Surabaya
masih belum bisa melakukan penutupan terhadap toko modern yang tidak
memiliki izin. Sementara itu data dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Surabaya ditemukan banyak bangunan toko modern yang tidak memiki IMB.
Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui persyaratan untuk
memperoleh IUTM di Kota Surabaya serta mengetahui penerapan Pasal 3
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Surabaya.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif
(yuridis normatif) dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah statute
approach dan case approach.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan untuk memperoleh
Izin Usaha Toko Modern (IUTM ) di atur dalam pasal 12 ayat (2) huruf b
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur persyaratan untuk memperoleh IUPP
bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi toko modern. Pelaksanaan Pasal 3
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surabaya
dirasakan sudah cukup baik dan optimal sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Kata kunci: Retribusi, Toko Modern, IMB, IUTM