PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM PERKARA PERDATA

ABSTRAK
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah membatasi pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata, yakni rahasia bank dalam perkara perdata dapat dibuka antara nasabah penyimpan melawan bank yang bersangkutan. Pembatasan pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata tersebut telah menyulitkan hakim untuk membuka rahasia bank nasabah penyimpan dalam perkara perdata antara nasabah penyimpan melawan pihak lain bukan bank. Dengan demikian, maka menimbulkan permasalahan hukum mengenai apakah pembukaan rahasia bank berdasarkan perintah hakim diperbolehkan dalam perkara perdata antar pihak bukan bank dan bagaimana ketentuan seharusnya tentang pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata antar pihak bukan bank dapat dilakukan berdasarkan perintah hakim untuk kepentingan perkaranya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 64/PUU-X/2012 dan Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu, mengenai pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata antar pihak bukan bank yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perlu untuk dimasukkan ke dalam pembaharuan undang-undang perbankan yang terbaru di masa yang akan datang.
Kata Kunci : Pembukaan, Rahasia Bank, Perkara Perdata