PROBLEMATIKA HUKUM DANA KAMPANYE PILKADA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA

ABSTRAK
Kampanye merupakan salah satu bagian terpenting dalam pilkada karena menjadi momentum bagi kontestan untuk menggalang dukungan politik pemilih, sehingga pada umumnya berkaitan secara langsung atau mempengaruhi tingkat keterpilihan kandidat atau partai politik peserta pilkada. Melalui agenda partai politik atau perorangan yang berkaitan dengan pengumpulan massa, parade, orasi, pemasangan atribut partai dan pengiklanan melalui media cetak maupun elektronik yang memaparkan program kerja dengan maksud untuk mempengaruhi opini publik. Dan pada tahun 2015 Negara Indonesia dihadapkan pada kebijakan baru dimana kampanye pilkada (debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik) dibiayai oleh negara (melalui APBD). Tentu ini sangat berpengaruh pada kekuatan dan kualitas kampanye partai politik peserta pilkada dalam menggalang dan mengelola dana kampanye. Oleh karena partai politik telah menjadi media atau alat penghubung antara rakyat dan negara dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga melalui partai politik diharapkan rakyat dapat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baik secara langsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan digabungkan dengan pendekatan konsep.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan kebijakan dana kampanye pilkada dibiayai oleh negara terdapat beberapa masalah yaitu: terjadinya pemborosan keuangan negara, terjadinya penyalahgunaan penggunaan dan pelaporan dana kampanye pilkada, dan hilangnya kemandirian partai politik. Sehingga peran partai politik dalam penggunaan dana kampanye pilkada sangat penting seperti: sebagai sarana mewujudkan pilkada yang transparan dan akuntabel, sebagai sarana pendidikan politik, dan sebagai sarana check and balances guna terciptanya suasana politik yang diharapkan masyarakat banyak.
Kata Kunci : Dana Kampanye, Partai Politik, Keuangan Negara.