KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019

ABSTRAK

Sengketa Pemilihan Umum pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis. Pertama ialah sengketa proses dan yang kedua ialah sengketa hasil. Proses penyelesaian sengketa pemilihan umum dilakukan melalui Badan Pengawas Pemilu. Namun apabila salah satu pihak yang bersengketa merasa bahwa keputusan Bawaslu tidak sesuai dengan keinginanya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan yang menjadi dasar dilakukannya gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini dapat berupa keputusan Bawaslu atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap haruslah dipatuhi oleh semua pihak. Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan haruslah dianggap sebagai suatu hinaan yang merendahkan wibawa peradilan.
Pengerjaan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian normatif. Analisa penelitian jenis normatif adalah dengan mengkaji bahan hukum tertulis yang berisi asas hukum, tata urutan hukum, perbandingan serta dari literatur-literatur yang disusun secara kompleks sebagai instrument untuk mengurai dalam menjawab permasalahan.
Dari uraian analisis yang dilakukan, kesimpulan penulis mengenai akibat hukum terhadap surat keputusan yang telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 harus dianggap batal dan tdak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga melalui putusan tersebut Komisi Pemilihan Umum berkewajiban membuat Surat Keputusan baru sesuai dengan yang diperintahkan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kata kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan, Komisi Pemilihan Umum.