PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK
Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan
yang dimiliki desa, seperti kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa, lembaga lembaga pemerintahan desa yang berwenang membentuk peraturan
desa di desa, yakni kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), Jika
dikaitkan dengan penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah
kabupaten/kota, semestinya penyusunan peraturan desa harus menggunakan
naskah akademik karena proses pembentukan peraturan desa dilakukan oleh dua
pihak yaitu Badan Permusyawaratan desa (BPD) dan Kepala desa, Urgensi dari
naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan desa antara lain
merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan
peraturan desa
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan digabungkan
dengan pendekatan konsep.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan desa dengan
pembentukan peraturan daerah kabupaten/ kota baik regeling (pengaturan) atau
beshicking (penetapan) tidak berlaku secara mutatis mutandis, karena tidak
menggunakan naskah akademik dalam pembentukan peraturan desa.
Kata Kunci: Pembentukan Perdes, Naskah Akademik.