ANALISIS PASAL 37 AYAT (5) DALAM BAB PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Penelitian ini membahas tentang bentuk negara indonesia dalam perspektif politik hukum.
Secara konstitusional Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 37 ayat (5) Menyatakan bahwa
khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Bentuk negara kesatuan
dianggap sebagai nilai fundamental, mengingat, bangsa ini terlahir dari semangat masyarakat untuk
bersatu melepaskan diri dari penjajahan. Namun demikian, negara republik indonesia juga nemiliki
tujuan negara yang harus dijadikan tolak ukur dalam setiap perumusan peraturan sehingga hukum yang
dibentuk dapat mempercepat upaya pencapaian tujuan negara.
Pembahasan ini fokus dalam dua permasalahan. Pertama, mengapa secara konstitusional bentuk
negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan, kedua, Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai
bentuk negara kesatuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis.
Berdasarkan hasil penelitian yang yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk
negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan secara konstitusional karena dalam undang-undang
dasar terdapat ketentuan yang tidak memperbolehkan merubah bentuk negara kesatuan namun
keberadaan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada
karena terkamdung nilai fundamental dan nilai persatuan dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kata Kunci: Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945