DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS TENAGA HONORER PEMERINTAH

Sistem Pemerintahan Daerah yang memperbolehkan mengangkat tenaga honorer menjadikan pagu belanja negara lebih banyak ke pembayaran gaji pegawai non PNS. Sehingga mengakibatkan pemerintah pusat membuat kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Namun peraturan tersebut lebih mengatur tentang jabatan fungsional dan dengan berlakunya aturan tersebut membuat tenaga honorer dihapuskan dan berganti dengan sebutan PPPK. Pengangkatan PPPK tersebut harus melalui seleksi nasional yang diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat yang berusia paling rendah 20 (dua puluh tahun) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum masa pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan, yang berarti bahwa tenaga honorer yang ada harus ikut bersaing dengan pelamar umum. Hak dan kewajiban serta jangka waktu perjanjian kerja PPPK juga tidak sama, padahal tata cara pengadaan PPPK sama dengan pengangkatan CPNS. Dengan menggunakan teori good governance, teori perlindungan hukum, dan teori kebijakan publik maka diharapkan dapat menjadi solusi dan memudahkan tenaga honorer yang berkompeten dan dibutuhkan oleh instansi untuk dapat diterima sebagai PPPK melalui jalur khusus.